Photoshop Tutorial – Graphic Design

Photoshop tutorial, Graphic Design, web design, web programming, design graphic, logo design, Advertising Design, Free e-book, politic, history, SEO, desain indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Idealisme dan Rasionalisme


DALAM kata pengantarnya terhadap buku Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence (1976), George Kahin berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh politik domestik. Dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh usaha untuk memperluas akses terhadap sumber-sumber daya eksternal tanpa mengorbankan kemerdekaannya.Dari waktu ke waktu, argumen ini belum hilang relevansinya. Persoalan mencari titik kesetimbangan antara dinamika politik domestik dan usaha Indonesia mendapatkan sumber daya eksternal tanpa mengorbankan prinsip kemandirian dan kemerdekaan selalu menjadi persoalan pelik bagi setiap rezim pemerintahan kita, baik dari masa Soekarno hingga pemerintahan Megawati saat ini.

Persoalan inilah yang sejatinya berusaha dikonfrontasi oleh Bung Hatta dalam pidatonya Mendayung di Antara Dua Karang, yang disampaikan oleh Bung Hatta di muka Badan Pekerja Komite Nasional Pusat di Yogyakarta pada 1948. Hatta dengan jeli menangkap potensi konflik internal antarkelompok elite setelah persetujuan Linggarjati dan Renville.Ia menyimpulkan bahwa pro-kontra terhadap kedua persetujuan antara pemerintah Indonesia yang baru merdeka dan pemerintah kerajaan Belanda itu sebenarnya merupakan gambaran konkret dari dinamika politik internasional yang diwarnai pertentangan politik antara dua adikuasa ketika itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika itulah Hatta mulai memformulasikan adagium politik luar negeri kita yang bebas dan aktif.

Bila diamati dengan cermat, sebagaimana ditemukan dalam sebuah tulisan Bung Hatta di jurnal internasional terkemuka Foreign Affairs (vol 51/3, 1953), politik luar negeri bebas aktif diawali dengan usaha pencarian jawaban atas pertanyaan konkret: have then Indonesian people fighting for their freedom no other course of action open to them than to choose between being pro-Russian or pro-American? The government is of the opinion that position to be taken is that Indonesia should not be a passive party in the arena of international politics but that it should be an active agent entitled to determine its own standpoint. The policy of the Republic of Indonesia must be resolved in the light of its own interests and should be executed in consonance with the situations and facts it has to face.

Tampak jelas bahwa ide dasar politik luar negeri bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta sama sekali bukan retorika kosong mengenai kemandirian dan kemerdekaan, akan tetapi dilandasi pemikiran rasional dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks dan ruang waktu yang spesifik. Bahkan dalam pidato tahun 1948 tersebut, Hatta dengan tegas menyatakan, percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional.

Pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari para founding fathers kita adalah bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen belaka. Namun, dengan realitas dan logika yang rasional. Contoh yang paling sering disebut adalah pilihan yang diambil Uni Soviet pada 1935 ketika ia harus menghadapi kelompok fasis pimpinan Hitler. Para pemimpin Uni Soviet menyerukan kader dan sekutunya di seluruh dunia untuk mengurangi permusuhan dengan kelompok kapitalis dan menyerukan dibentuknya front bersama melawan fasisme. Kemudian pada 1939, Uni Soviet mengadakan kerja sama nonagresi dengan musuhnya sendiri, Jerman. Dengan itu, Soviet terbebaskan untuk beberapa waktu lamanya dari ancaman penaklukan. Contoh inilah yang dikemukakan Hatta untuk menggambarkan betapa politik internasional sedapat mungkin dijauhkan dari prinsip sentimental dan didekatkan pada prinsip realisme.

Dalam menghadapi dilema di atas, Soekarno dan Soeharto–dua presiden yang lama berkuasa–menghadapinya dengan cara yang berbeda. Soekarno menjalankan politik luar negeri Indonesia yang nasionalis dan revolusioner. Hal ini tecermin dari politik konfrontasi dengan Malaysia, penolakan keras Soekarno terhadap bantuan keuangan Barat dengan jargon go to hell with your aid, dan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Landasan pemikiran Soekarno adalah Indonesia harus menolak perluasan imperialisme dan kembalinya kolonialisme. Dan pembentukan Malaysia, bantuan keuangan Barat serta PBB, dalam pemikiran Soekarno ketika itu, adalah representasi imperialisme dan kolonialisme.

Di lain pihak, Soeharto menghadapinya dengan cara yang berbeda. Soeharto dan Orde Baru-nya tidak menolak hubungan dengan negara-negara Barat, dan pada saat yang bersamaan berusaha untuk menjaga independensi politik Indonesia. Paling tidak hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa Indonesia melalui ASEAN menolak kehadiran kekuatan militer Barat di kawasan regional Asia Tengggara. Perlu diperhatikan bahwa Hatta, Soekarno, dan Soeharto bekerja dalam konteks Perang Dingin dengan fixed-premis-nya mengenai dunia yang bipolar, terbagi dua antara Blok Barat dan Timur.

Tren demokratisasi

Dengan berlangsungnya proses transisi menuju demokrasi, beberapa pertanyaan muncul: akankah sebuah rezim demokratis yang solid bisa dihadirkan di Indonesia? Ataukah rezim otoriter, dengan beragam bentuk dan levelnya, tetap mewarnai politik domestik Indonesia dan pada akhirnya wajah sentralistis dari perumusan kebijakan luar negeri kita tetap dominan?

Di sisi lain, politik internasional pun mengalami perubahan fundamental. Setelah Perang Dingin usai, yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin yang menyimbolisasi dunia yang bipolar dan pecah berantakannya negara Uni Soviet, format konstelasi politik internasional belum lagi menemukan bentuknya. Variabel yang harus diperhatikan pun semakin kompleks setelah terjadinya aksi terorisme ke New York dan Washington pada 11 September 2001. Perang melawan teror yang dikampanyekan Amerika Serikat di seluruh dunia, amanat demokratisasi dan juga tantangan-tantangan baru yang muncul setelah Perang Dingin membawa kita pada satu pertanyaan: di manakah dan bagaimanakah Indonesia menempatkan dirinya?

Tampaknya peristiwa 11 September 2001 dan segala konsekuensi yang mengikutinya menunjukkan dengan sangat jelas, baik kepada warga negara biasa ataupun para pembuat kebijakan, bahwa politik domestik Indonesia sangat terkait erat dengan dinamika politik internasional dan demikian pula sebaliknya. Bila dulu dikenal adagium foreign policy begins at home, yang menyiratkan pengertian bahwa politik luar negeri merupakan cerminan dari politik dalam negeri, maka kini kita bisa saksikan bahwa politik domestik bisa amat dipengaruhi oleh dinamika eksternal kita.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam pernyataan pers Departemen Luar Negeri (Deplu) yang dikeluarkan awal 2002 ini menyebut faktor ‘intermestik’, yakni keharusan untuk mendekatkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi. Artinya, diplomasi tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia ke luar, tapi diplomasi juga menuntut kemampuan untuk mengomunikasikan perkembangan-perkembangan dunia luar ke dalam negeri. Konsekuensi logis dari situsi ini adalah bahwa kita harus mampu berpikir outward-looking dan inward-looking pada saat bersamaan.

Sudah jelas bagi kita bahwa setelah Perang Dingin usai, isu utama dalam politik internasional bergeser dari rivalitas ideologis dan militer mejadi isu-isu mengenai kesejahteraan ekonomi yang mewujud dalam usaha meliberalisasi perdagangan dunia, demokrasi, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Singkatnya, di samping isu yang state-centric, isu-isu yang nonstate centric semakin mendapatkan perhatian.

Isu-isu ini tidak meniadakan isu keamanan dan isu militer lama, akan tetapi banyak aspek dari isu keamanan mengalami perubahan bentuk. Pada dekade 1990-an, isu keamanan nontradisional berbasis maritim semakin mengemuka. Statistik memperlihatkan bahwa isu keamanan nontradisional seperti pembajakan (piracy at sea), people smuggling, human-trafficking, serta isu small arms transfer semakin meningkat frekuensinya. Bagi negara kepulauan dengan batas wilayah yang terbuka dan luas seperti Indonesia, tentu saja hal ini menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian utama.

Diplomasi kita telah berhasil mengadvokasi kepentingan Indonesia melalui diakuinya status Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Law of The Sea Convention pada 1982. Dalam sebuah tulisannya, Professor Hasjim Djalal menyebutkan bahwa penerapan status kepulauan ini telah memperluas wilayah laut Indonesia hingga 5 juta kilometer persegi! Karena itu, menjaga kedaulatan dan keamanan laut dan udara di atasnya akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini tidak hanya menjadi tugas angkatan bersenjata kita untuk semakin mengorientasikan diri pada pengembangan kapasitas kelautan dan udara daripada terus-menerus bertumpu pada kekuatan teritorial darat yang bisa dikatakan semakin tidak relevan apabila dikaitkan jenis dan bentuk ancaman yang baru tersebut.

Tentunya, kebijakan luar negeri kita harus mampu meneruskan keberhasilan diplomasi bidang kemaritiman yang sudah berhasil dicapai dan menginkorporasikannya dengan tantangan berbasis maritim seperti tersebut di atas. Kelak kita perlu memilih apakah Indonesia akan memaksimalkan potensinya menjadi sebuah maritime power sungguhan atau hanya menjadikannya sebagai legenda historis nenek moyang.

Demokratisasi dan juga situasi eksternal yang berubah cepat juga menimbulkan situasi di mana keterlibatan sebanyak mungkin aktor, baik negara ataupun nonnegara, dalam kebijakan luar negeri Indonesia semakin tidak terhindarkan. Kasus Timor Timur menjadi pelajaran penting karena ia memperlihatkan bagaimana advokasi kelompok-kelompok nonnegara yang bergerak dalam bidang HAM sangat efektif dalam proses perjuangan masyarakat Timor Timur mencapai kemerdekaannya. Sementara, Indonesia sangat terlambat dalam melibatkan beragam aktor nonnegara dalam berbagai isu.

Kendala utamanya tampaknya terletak pada mindset kita bahwa kedaulatan negara dipahami sebagai sebuah konsepsi yang state-centric, sehingga isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan human security yang tentu saja akan melibatkan aktor-aktor nonnegara dianggap sebagai isu yang akan mereduksi kedaulatan dari state. Padahal, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, politik luar negeri harus dibimbing tidak hanya oleh prinsip-prinsip ideasional belaka, tapi harus pula dibimbing oleh prinsip-prinsip rasional. Ketika situasi dan tantangan yang ada semakin menuntut keterlibatan lebih banyak aktor untuk menghadapinya maka tidak ada pilihan lain selain mengakomodasinya. Di samping itu, demokratisasi menuntut keadaan ketika semua orang atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap perumusan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Hal terakhir yang penting adalah prinsip bebas aktif harus ditafsirkan sebagai sebuah situasi di mana Indonesia bebas memilih dengan siapa ia bisa memajukan kepentingan nasionalnya secara aktif. Karena kita tidak lagi hidup dalam dunia dikotomis seperti pada masa Perang Dingin.

SATU INDONESIA
Edisi Khusus Akhir Tahun Media Indonesia
Jumat, 20 Desember 2002

About these ads

22 responses to “Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Idealisme dan Rasionalisme

  1. aJen9 April 6, 2009 at 6:15 pm

    gimana nich,,,.,.!!!!???????
    tGzzZzt.Q bloooM daPet,.,.,..
    nda’ menger dIri.Q trll panjang ceramahnya,……….,,,,,.,.,.,.

  2. badboys February 24, 2009 at 8:18 pm

    waaaaduh….!!!!
    tambah siiip wae.. ket mw tak golek’i g’ ketemu”….

  3. Narumi February 12, 2009 at 3:09 pm

    Hi,
    I was looking for some references about foreign politics of Indonesian first leader and Link came up with this…
    I just want to know one simple thing for my project… Is there any shared knowledge of how Nehru used to put Indonesia as a priority of his Foreign support?
    Regarding to the conferences he triggered on 1949’s. What was his interest of relation with Soekarno? How was the exact relation of these two liberation figures?
    Looking forward to your answer or response. Thanks before.

    Regards,

  4. hanifah January 27, 2009 at 5:44 pm

    saya hanifah.. lam kenal

    maaf… mo tanya punya data tentang politk luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional di era globalisasi?
    saya sedang butuh sekali..

  5. naeyoon January 12, 2009 at 8:54 pm

    ==a!! banyak banged!! gak ada kesimpulan aja? mls baca

  6. Tommy December 14, 2008 at 4:23 pm

    menurutku Indonesia bakal maju jika “para elitenya” mau sedikit mengorbankan “ego” untuk tidak korupsi. berapa banak uang negara yang “menguap” hanya untuk memper”gemuk” diri. sudah banyak teori dikeluarkan oleh para ‘ahli” tapi gak ada yang kepake coz pemerintah (meski ada yang gak) lebih prioritas “untuk diri dan golongan” bukan rakyatnya.
    salam kenal dari surabaya

  7. irenk November 15, 2008 at 4:35 am

    re ghea on: yang bener dund pengertiannya!!!!!!!!!!
    ——————————————————————–
    Pengertian tentang apa yang anda maksudkan? Kalau tentang politik luar negeri kita, dah ada di dalam artikel. Coba anda baca ulang skali lagi pelan2. Di dalamnya di jalaskan, bagaimana sebaiknya politik luar negeri kita.

  8. ghea November 14, 2008 at 1:45 pm

    yang bener dund pengertiannya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. Pingback: Youngcrew » Blog Archive » Pemikiran Soekarno tidak pernah mati

  10. danielo June 5, 2008 at 10:22 pm

    indonesia maju kenapa selalu dikaitkan dengan negara luar. benar jika diplomasi kedalam(seputar indonesia) dan juga keluar (internasional) harus dikembangkan, karna ini merupakan cara paling efisien dalam mengatasi masalah. ketika kita berangan-angan ingin menjadi yang terbaik ,kenyataan demikian. 180% hal itu terbalik. Tapi kita seagai AKU harus bersama-sama berjuang dan tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain baik pemerintah atau masyarakat. semangat….jangan jadi bayi yang baru lahir yang kerjanya cuma menangis dan menangis. kita sudah hidup. Jadi hiruplah dan mulailah berjuang.

  11. diandra May 14, 2008 at 8:17 am

    saya ambil sedikit tulisan’y buat kuliah perbandingan politik luar negeri indonesia, trims, thx a lot

  12. il_tsar April 23, 2008 at 8:52 pm

    jangan tergesa-gesa menyalahkan pemerintahan yang sekarang. meski bukan anggota partai tapi kita perlu ingat bahwa membentuk bangsa yang maju juga ga bisa instan mas…..semua negara maju butuh waktu…ketika mereka perang dunia kita masih mancing mas/mbak…so klo cuma setahun atau 2 tahun kita menilai sebuah pemerintahan sangat ga bijaksana sekali….india dan china sebagai negara “bayi ajaib asia” perlu waktu buat proteksi jadi jangan tergesa-gesa menuntut hasil….

    dari surabaya dengan kesabaran…………………………

  13. nella April 6, 2008 at 10:48 am

    duchhhh……………
    tgas w g kteemuuuuu
    yaaaaaaaaaaaaa??????????????
    gmna nichhhhhhhhh

  14. joni April 3, 2008 at 12:17 pm

    apa sih looh

  15. irenk April 3, 2008 at 10:43 am

    mang mau cari apa? Sebenarnya hampir semua apa yang kita cari ada di nternet kok.

  16. si cp? March 29, 2008 at 1:15 pm

    cuapek…. yang aku cari lq ga enek tho?????

  17. Hakim March 16, 2008 at 7:18 pm

    Saya ambil ya dikit tulisan’y buat tugas sekolah. trims

  18. LaZy 9irL March 4, 2008 at 7:03 pm

    maLes baca……

  19. chinta echa September 2, 2007 at 4:08 pm

    duh mboh wez…. kok mumet seh…

  20. Aruel Putra Marhaenis Jember August 22, 2007 at 11:41 pm

    Kebenarana mutlak yang harus kita terima, bahwa negara kita telah Gugup Menjadi Indonesia. Makna Merdeka bagi saya Adalah Merubah dan Menggugah, antara kesadaran dan kesabaran, mungkin anda pernah baca puisi dari W.S Rendra ” Kesabaran Adalah Bumi, Kesadaran Adalah Matahari. Kesabaran dan Kesadaran adalah Pelita dan Perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Kata-kata ini seakan lekat dengan tokoh pergerakan bangsa yang terkenal dengan sejumlah istri dan retorika bergejolaknya, namun saat retorika tersebut menyentuh dalam tatanan masyarakat riil tidak ubahnya buku kono yang hanya mampu menghias musium dan ramai dikunjungi hanya sekedar menghela takjub atas gelora 45. revolusi bukan sekedar wacana usang tanpa makna, revolusi adalah upaya masyarakat merubah dan menggugah, merubah tatanan usang dengan tatanan yang lebih berakal, hukum yang tegas, pejabat negara yang jujur dan masyarakat yang adil dan makmur. Menggugah artinya, kita berbicara dalam wilayah rasa, antara cowok yang mencintai lawan jenisnya atau seorang Aku Yang gugup Menjadi Indonesia berteriak lantang berbicara keadilan. Mana yang benar, merubah dan menggugah adalah satu kesatuan makna revolusi, atau apalah bahasamu, kawan boleh mengatakan artikel ini lugu dalam pandangan yang skeptis, atau boleh-boleh saja bila anda mengatakan bahwa saya adalah manusia yang lalai menjadi manusia. Yang jelas banyak makna ketika kita berbicara revolusi, tapi Aku Gugup Menjadi Indonesia. Negara tercinta kita ini buka negara yang kering pemahaman, sekian abad terjajah telah harus mampu berdiri di atas tonggak pembangunan, HATTA, SYAHRIR dan tokoh pergerakan bangsa tidak akan mendahului dengan segelas Ciu atau Arak disaat menggagas Indonesia kedepan. Makna revolusi memang gampang dipahami, iya disaat anda sekarang mahasiswa dan kadang merasa maha segalanya.
    Aku Gugup Menjadi Indonesia
    62 tahun negara ini, semakin tua umur Indonesia namun masih banyak sikap-sikap tidak dewasa yang mencerminkan kebalitaan masyarakatnya, pembangunan yang tidak merata jelas bukan karena produk perundang-undangan yang tidak tepat sasaran, melainkan sekian juta masyarakat kitalah yang Gugup Menjadi Indonesia. Indonesia adalah aku, budaya ini adalah aku, bendera ini adalah aku, tanah ini milikku, pancasila itu kendaraannku, hal itu yang seharusnya ada di setiap denyut anak bangsa, kita, aku yang sekarang Gugup Menjadi Indonesia dan lelah dikejar semester yang kian menyiksa.
    Sudah saatnya Indonesia Adalah Aku, sudah saatnya negara ini hidup oleh keringat sendiri, sudah saatnya anak bangsa mulai berfikir. Memilih belajar bukan tindakan salah, daripada kita asyik masyuk dalam hingar bingar HIP-HOP lebih baik kita beretorika “selagi kita bisa”. Ada beberapa hal yang seharusnya kita pahami sebagai putra dan putri pertiwi, mulai berfikir jernih dan mengesampingkan kepentingan sepihak dan mulai bertindak sejalan dengan konteks rasionalitas. Saat menulis artikel ini dan saat kawan-kawan membaca Aku Gugup Menjadi Indonesia kawan-kawan pasti berfikir bahwa artikel ini kering dan lapuk dari wacana Ideologi.
    Indonesia yang lebih berakal dan punya karakter berfikir rasional adalah jawaban dari sekian pertanyaan anak bangsa Naar de ‘Republiek Indonesia’, itulah jawaban Bung………………!!! saya adalah sekian ribu rakyat bangsa ini yang Gugup Menjadi Indonesia. terima kasih atas media yang Bung berikan. salam dari Jember, salam dari Aruel Putra Marhaenis Jember dan Putra marhaenis Indonesia.

  21. irenk June 15, 2007 at 1:01 am

    Bangsa yang besar adalah yang tau akan sejarah bangsanya, he he he…Tapi bagaimana mungkin wong sejarah indonesia yang sekarang ini gak jelas bentuk dan arahnya, tul gak?
    Salam kenal juga…..

  22. ayu May 29, 2007 at 9:55 am

    seorang programer? senang denagn sejarah? saya juga..
    saya ayu. tadinya sedang search mengenai politik luar negeri dan yang muncul blog akan ini…salam kenal dari Bandung.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers